Situs Pendidikan Bernuansa Islam
Get Adobe Flash player

BAB I

PENDAHULUAN

  A. Latar Belakang Masalah

Meskipun integrasi secara nasional sudah terbentuk sejak lama, namun   kenyataannya bangsa Indonesia selalu mengalami konflik. Konflik yang bermuatan SARA ( Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan ) akhir-akhir ini memang sering terjadi sehingga sangat mengganggu ketentraman kehidupan kita.

Belum lagi jika kita melihat  di  era reformasi ini banyak terjadi kerusuhan dan bentrokan di berbagai tempat dan beberapa  daerah. Kita lihat misalnya di kota-kota besar banyak terjadi demo yang anarkhir, bentrokan antar kampung dan antar warga, rebutan lahan antar preman, ada tawuran antar pelajar dan lain sebagainya.

Kita sangat sedih melihat terjadinya berbagai macam perpecahan atau konflik  sebagaimana tersebut. Oleh sebab itu, dengan latar belakang seperti ini maka sudah saatnya  guru pendidikan agama Islam harus berani di garda terdepan untuk membuat paradigma baru dalam menjaga keutuhan bangsa  agar tidak terjadi konflik sosial yang lebih besar yang mengarah kepada  disintegrasi bangsa. yaitu dengan berpikir bagaimana cara membuat paradigma baru yang tepat dalam implementasi pengembangan    pendidikan agama  berbasis multikultural pada sekolah-sekolah.

B. Pembatasan Masalah

Agar tidak terlalu luas dalam pembahasan masalah, maka perlu dibatasi permasalahannya. Adapun permasalahan yang diungkapkan di sini adalah sebagai berikut:

    1. Bagaimana paradigma yang tepat dalam implementasi pendidikan agama  berbasis multikultural pada sekolah ?
    2. Sejauh mana urgensi pendidikan agama  berbasis multikultural pada Sekolah ?

C. Tujuan Penulisan Karya Ilmiah

Berdasarkan tema dan pembatasan masalah sebagaimana tersebut, maka yang menjadi tujuan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

  1. Mencari  paradigma  yang tepat dalam implementasi pengembangan   pendidikan agama berbasis multikultural pada sekolah ?
  2. Ingin mengetahui sejauh mana  urgensi pendidikan agama berbasis multikultural pada sekolah ?

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Acuan Dasar Implementasi Pengembangan Pendidikan Agama Berbasis Multikultural Pada Sekolah.

Sudah menjadi sunnahtullah, dunia ini memang harus ada perbedaan, untuk itu harus disadari bahwa setiap individu ada perbedaan dengan individu yang lain, dan dalam lingkup yang lebih luas tentu akan terdapat banyak perbedaan. Dengan demikian perbedaan adalah suatu keniscayaan yang tidak terbantahkan. Namun, jika ditarik benang merah, sebenarnya perbedaan itu sifatnya tidak mutlak, karena pada sisi lain ada banyak kesamaan ( Zainuddin, 2005 : 125 ).

Indonesia merupakan sebuah negara yang cukup unik dengan kemajemukan atau keberagaman, sehingga sangat tepat  para pendiri negeri ini menggunakan falsafah bangsa Indonesia yang digali dari nilai-nilai budaya Nusantara yaitu yang disebut dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu yaitu  bangsa Indonesia.

Semboyan Bhinneka Tunggal Ika tersebut pertama kali dicetuskan oleh Mpu Tantular sekitar 13 – 14 M dalam karyanya Kitab Sutasoma ( Hamim et. al., 2007 : 137 ). Dengan adanya semboyan Bhinneka Tunggal Ika tersebut diharapkan bangsa Indonesia menjadi sebuah  bangsa yang selalu menjaga keharmonisan.

Namun realitas yang ada, kenapa bangsa Indonesia saat ini gampang sekali bermusuh-musuhan sesama saudara lantaran perbedaan pendapat atau  paham. Kita tidak habis pikir, kenapa umat beragama sangat mudah bertikai dengan isu SARA (Suku, Agama, Ras dan Antargolongan ). Padahal perbedaan pendapat atau paham di alam demokrasi, sebenarnya  menjadi barometer kedewasaan masyarakat. Maka masyarakat yang berbudaya  maju harus bisa menerima perbedaan pendapat atau paham. Islam menempatkan perbedaan pendapat sebagai salah satu alat untuk mencari kebenaran dan menguji argumentasi, asalkan semua itu disampaikan dengan cara yang baik ( Aman, 2000 : 94 ). Hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, yang  artinya

“ Serulah ( manusia ) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik” ( Q.S. An-Nahl : 125 ).

Dengan demikian, apabila perbedaan  dikelola dengan benar,maka sesungguhnya bukan merupakan potensi untuk melahirkan konflik, melainkan dengan adanya perbedaan justru merupakan potensi untuk membentuk sebuah kekuatan yang luar biasa dalam  membangun peradaban yang lebih baik. Sebaliknya, perbedaan bila tidak dikelola secara benar memang bisa menimbulkan bencana dan malapetaka yang dahsyat.

Menurut Kun Maryati dan Juju Suryawati ada tiga dasar yang dapat dijadikan acuan untuk pendidikan multikultural, yaitu :

  1. Pengakuan terhadap identitas budaya lain. Terkandung di dalamnya, suatu pengakuan terhadap kekuatan yang dimiliki, sehingga akan muncul sikap jujur untuk mengakui keunggulan yang dimiliki budaya tersebut.
  2. Adat kebiasaan dan tradisi yang hidup dalam suatu masyarakat merupakan tali pengikat kesatuan perilaku di dalam masyarakat.
  3. Kemajuan-kemajuan yang diperoleh kelompok-kelompok tertentu di dalam masyarakat dilihat juga sebagai sumbangan yang besar bagi kelompok yang lebih luas, seperti negara.

Dengan tiga acuan dasar seperti itu, maka akan tercipta masyarakat yang  harmonis dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia ( NKRI ). Dengan demikian, membumikan  pendidikan agama berbasis multikultural pada sekolah-sekolah begitu setrategis dan urgen dalam rangaka mewujudkan masyarakat Indonesia yang bersatu, adil dan makmur dalam ridha Allah SWT.

B. Konsep Masyarakat Multikultural Dalam Kajian Teori.

Yang dimaksud konsep adalah rancangan, rencana, pengertian, dan definisi (Erhan dan Audi, 1995 : 130 ). Konsep masyarakat multikultural sudah menjadi filosofi ketatanegaraan masyarakat dunia di era globalisasi sekarang ini. Sekalipun setiap negara memiliki berbagai idiom politik yang berbeda. Misalnya Amerika Serikat biasanya menggunakan sebutan melting pot society, Kanada multi culturalism community, India composite society dan Indonesia dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Semua idiom tadi mengacu pada satu makna yaitu pengakuan terhadap adanya keberagaman (Hamim et. al. 2007:14).

Secara sederhana masyarakat multikultural dapat didefinisikan sebagai masyarakat yang terdiri atas beragam kelompok sosial dengan sistem norma dan kebudayaan yang berbeda-beda. Masyarakat multikultural merupakan bentuk dari masyarakat modern yang anggotanya terdiri dari berbagai golongan, suku, etnis (suku bangsa), ras, agama, dan budaya ( Kun Maryati dan Juju Suryawati, 2007 : 159 ).

Konsep masyarakat multikultural ini secara ekplisit juga dapat dijumpai dalam Al-Quran dan Al-Hadits. Misalnya firman Allah yang artinya bahwa: Allah menciptakan manusia ini berbeda jenis kelamin, suku, bahasa, bangsa, dan adat istiadat serta budaya, tujuannya adalah agar dapat saling mengenal dengan cara berinteraksi sosial ( Q.S. Al-Hujurat : 13 ). Selanjutnya Nabi Muhammad saw secara tegas bersabda  bahwa “Manusia itu berasal dari Adam, sedangkan Adam berasal dari tanah. Tidak ada kelebihan bangsa Arab atas bangsa-bangsa lain yang bukan Arab. Dan tidak ada kelebihan kulit putih atas kulit hitam, dan tidak ada pula kelebihan kulit hitam atas kulit putih”.

Dengan demikian konsep yang harus diterapkan dalam menciptakan masyarakat multikultural, sekurang-kurangnya ada tiga hal yang perlu diperhatikan yaitu :

  1. Hak Asasi Manusia .

Hak asasi manusia adalah merupakan hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal, dan abadi. Bangsa Indonesia telah mengeluarkan dasar hukum hak asasi manusia sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia nomor 39 tahun 1999 (Zainuddin, 2005 : 206).

Dengan diundangkannya hak asasi manusia, kebebasan manusia secara kodrati melekat dan tidak terpisahkan dari manusia yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi martabat kemanusiaan.

Hak asasi manusia tersebut mengarah kepada pengakuan bahwa setiap manusia adalah mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara. Oleh karena itu, tidak dibenarkan adanya perlakuan tidak adil oleh kelompok manapun.

Dengan demikian, jika apresiasi terhadap hak asasi manusia dihormati, maka masyarakat berbasis multikultural akan tercipta dengan baik.

2. Demokaratisasi.

Demokaratisasi adalah adanya pengakuan dan panghargaan yang besar terhadap keragaman dan perbedaan. Karena prinsip demokratisasi adalah menghargai perbedaan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari diri manusia ( Kun Maryati dan Juju Suryawati, 2007 : 161 ). Dengan adanya apresiasi terhadap perbedaan, maka multikultaralisme akan dapat tercipta dengan baik dalam suatu masyarakat.

3. Tasamuh.

Tasamuh artinya toleransi, yaitu sifat atau sikap menghargai pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan, dan kebiasaan yang bertentangan dengan pendirian atau pendapatnya (Poerwodarminto, 1982 : 411). Tasamuh merupakan salah satu konsep yang harus ada pada masyarakat multikultural, karena tasamuh menuntut adanya saling pengertian, saling menghargai, saling membantu, dan tidak memandang kelompok mayoritas atau minoritas. Selanjutnya tasamuh dapat dikatakan sebagai pondasi dalam kehidupan bermasyarakat yang majemuk di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia ( NKRI ) yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Itulah tiga konsep dasar yang harus diperhatikan dalam menciptakan masyarakat berbasis multikultural.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Mughni, Syafiq. 2001. Nilai-Nilai Islam Perumusan Ajaran dan Upaya Aktualisasi. Yogykarta : Pustaka Pelajar.

Aman, H. Saifuddin. 2000 . Membangaun Masyarakat Madani Pondasi dan Jatidiri. Jakarta  : Al-Mawardi Prima.

Anggawirya, Erhans dan C. Audi. 1995. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia.Suarabaya:   Indah.

Departemen Agama RI. 1985. Al-Quran dan Terjemahnya. Jakarta : Departemen Agama RI.

Hamim, Thoha dkk. 2007 . Resolosi Konflik Islam Indonesia. Surabaya : Lembaga                Studi Agama dan Sosial ( LSAS) dan IAIN Sunan Ampel.

Maryati, Kun dan Suryawati, Juju. 2007. Sosiologi Untuk SMA dan MA Kelas XI. Jakarta : Esis.

Purwadarminto, W.J.S. 1982   Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta : Balai Pustaka.

Suhadi. 2005. Pluralisme Bangsa Potensi Konflik dan Integrasi. Makalah disampaikan pada acara Peningkatan Wawasan Multikultural Bagi Guru-Guru Agama yang di selenggarakan oleh Pusat Kerukunan Umat Beragama Kanwil Depag Provinsi Kalimantan Barat.

Tim Sosiologi. 2007. Sosiologi 2 Suatu Kajian Kehidupan Masyarakat. Jakarta : Yudhistira.

Zainuddin, Din.1425 H. Pendidikan Budi Pekerti Dalam Perspektif Islam. Jakarta : Al-Mawardi Prima.

Leave a Reply

Adsense



style="display:inline-block;width:120px;height:600px"
data-ad-client="ca-pub-1716880902379625"
data-ad-slot="5338876399">